Indonesia Butuh UU Sistem Pengawasan Nasional

Published by admin | Filed under Uncategorized

Peraturan sih sudah banyak. Memang ada tumpang tindih, loop-hole disana-sini, saling tidak sinkron dan seterusnya. Akan tetapi, seperti telah sering kita dengar atau baca, kelemahan utamanya adalah diimplementasi dan pengawasan. Implementasi yang tidak konsisten alias setengah hati ditambah pengawasan yang buruk, hasilnya hampir tidak berbeda jika tidak ada peraturan sama sekali.

Ketika saya mengkuti kelas Organization Behavior, serta kelas Knowledge Management saya mendapatkan pemahaman bahwa kelemahan utama pengeloaan administrasi ini adalah ketiadaan ‘culture”. Yang saya maksudkan dengan culture yakni “a pattern of shared tacit assumptions that was learned by a group as it solved its problems of external adaptation and internal integration, …….. to be taught to new members as the correct way to perceive, think, and feel in relation to those problems” (Schein,2009) . Jadi culture disini jangan dikacaukan dengan seni tradisi semisal tarian atau gamelan, melainkan suatu tatanan baik didalam organisasi, yang memastikan pengelolaan, input dan output menghasilkan sesuatu yang baik. Walau dikatakan diatas sebagai tacit assumption, tetapi kemudian bisa diajakarkan (to be thought) sebagai sesuatu cara yang dianggap paling tepat dalam pemecahan permasalahan.

Saya perhatikan di Kementrian Keuangan, kelihatan saat ini sedang getol menerapkan “corporate culture”. Tidak heran karena pak Agus, Menteri Keuangan adalah mantan Bankir yang setidaknya telah berhasil menanam dan membina corporate culture didua bank besar di Indonesia. Saya yakin pak Agus akan mempu melakukan hal yang sama di organisasi semacam Kementrian Keuangan. Sayangnya, saya tak begitu yakin apakah culture tersebut, jika nantinya dapat ditumbuhkan, akan sustained? katakanlah jika pak Agus tidak lagi menjadi Menteri Keuangan? Apalagi jika culture itu didudukkan dalam kerangka pemerintahan negara yang terdiri dari sekian banyak kementrian, yang menterinya bahkan mungkin tak paham apa culture itu.

Saya sepakat jika penegakan hukum juga merupakan kelemahan. Percuma peraturan sebaik apapun, dengan disertai ketentuan sanksi yang jelas, namun penegakannya pandang bulu apalagi aparatnya bisa disuap. Saya berpendapat bahwa urusan penegakan hukum ini juga soal culture.

Diasumsi diparagraf terdahulu disebutkan bahwa culture adalah a patern of a tacit assumptions… tacit disini berarti sesuatu yg tertanam didalam benak dan diimplementasikan dalam bahavior. Disebut behavior, karena merupakan tingkah laku yang secara otomatis, konsisten, dilakukan menghadapi sesuatu hal. Sebagai contoh, bahwa pengendara motor akan tertib tak menerobos lampu merah, jika ada Polisi. Jika Polisi tak ada maka yang terjadi adalah behavior menerobos, walaupun bila hal tersebut akan menimbulkan kecelakaan.

Culture harus ditanamkan sejak dini. gampangnya mana mungkin memberantas korupsi jika dari bangku sekolah anak-anak tidak ditekankan bahwa mencontek adalah sebuah kejahatan? Anak-anak dibiasakan untuk mengandalkan usaha belajarnya sendiri dan diberi apresiasi tinggi atas jerih payahnya belajar. Mungkin anak-anak tahu bahwa mencontek adalah perbuatan tidak baik, tetapi jika proses mencari jalan pintas ini dijadikan suatu kebiasaan, maka ketika dewasa berubah menjadi behavior. Mencontek adalah bentuk “korupsi” dan “manipulasi” awal, yang karena sudah terbiasa dilakukan, maka ketika anak-anak ini menjadi pegawai pemerintahan, berbuat curang dan mengakali peraturan dianggap sebagai sesuatu kebiasaan. Mereka hanya berhenti “korupsi” dan “manipulasi” ketika ada pengawasan, dan atau akan mulai lagi “korupsi” atau “manipulasi” ketika pengawasan itu bisa mereka “akali”.

Dari pengalaman, mendengar dan berdiskusi langsung dengan para pemain proyek Pemerintah, saya sampai pada kesimpulan bahwa yang namanya proses pengadaan atau tender itu tak lepas dari akal-akalan ini. Saya tentu harus support inisiatif semisal membangun e-procurement misalnya, tetapi selama para karyawan disitu punya behavior untuk mengakali sistem, ya tak akan lama “korupsi” dan “manipulasi” akan terjadi lagi.

Dari email dibawah jelas bahwa culture ini bukannya tak pernah diusahakan untuk dibangun. P4 misalnya adalah soal pembangunan culture. Sayangnya, apapun buatan Orba dianggap jelek dan harus dimasukkan kedalam tong sampah, walau setelah itu tak ada sisa apapun yang bisa kita pelajari agar kita mampu menghindar dari kesalahan atau kelemahan yang sama. Disinilah peran Pemimpin menjadi crucial.

Watak kepemimpinan mana yang cocok dengan kondisi bangsa yang tiada culture ini? model Ki Hajar Dewantoro (Ing ngarso sung tolodo, ing madyo mbangun karso, tut wuri handayani), atau kepemimpinan model barat yang lagi ngetrend (transactional atau transformational)? Untuk menyimpulkannya perlu riset yang mendalam (mungkin sudah ada? ada yang bisa bantu?), namun dengan memahami definsi dari tipe kepemimpinan itu, menurut saya kombinasi model Ki Hajar dengan tipe transactional.

Oka Widana

From: Hok An
Sender: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com
Date: Tue, 13 Sep 2011 18:23:03 +0200
To:
ReplyTo: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com
Subject: Re: [Keuangan] Re: FW: Indonesia Butuh UU Sistem Pengawasan Nasional

Masalahnya di negara kita tetap masih ada beda antara hukum dan kenyataan.
Kalimat yang Anda kutip dari P4 jelas tidak pernah bisa ditagih.

Dalam negara hukum kalau sudah tegak nantinya suatu keputusan keluar
atas dasar hukum bukan atas dasar arahan dari pimpinan. Sayangnya dalam
RUU administrasi pemerintahan keputusan bisa dibuat juga atas dasar
diskresi yang ditentukan oleh kebijaksanaan pejabat itu sendiri. Disini
ada kesalahan terjemahan sebab yang dimaksud dengan diskresi adalah
peraturan2 tamabahan yang jelas dalam rangka apa suatu keputusan bisa
dibuat menyimpang dari UU yang berlaku kalau syarat2 yang ditetapkan
secara jelas dipenuhi. Misalnya umur kawin adalah sedikitnya harus 18
tahun, tetapi kalau syarat a,b dan c terpenuhi surat kawin bisa
diterbitkan. Kalau yang berlaku diskresi = kebijaksanaan pejabat
kemungkinan penyimpangan terbuka lebar.
Dimasa depan bawahan akan dibolehkan menerbitkan keputusan bertentangan
dengan arahan atasan dan bisa diwajibkan berlaku demikian atas dasar
aturan2 yang jelas.

Kenyataan kita negara memang adalah terbenamnya sistem hukum dibawah
korupsi. Konsep awal untuk mengatasi hal ini adalah pemebntukan komisi2
indipenden disamping kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan malah
pembentukan KPK dan TIPIKOR.
KPK dan TIPKOR cukup baik kerjanya tetapi komisi2 lainnya sedikit banyak
kurang darah, kekurangan dukungan politik dan kekurangan mandat yang
kuat. Kepala2 kantor kepolisian, kejaksaan dan Makamah Agung biasanya
tidak terlalu tegas melaksanakan pembersihan anti korupsi di lembaganya
masing2. Masalah kita lengkap karena DPR juga demikian.

Yang pertama diperlukan adalh tuntuan yang keras kepada partai2 di DPR
melaksanakan tugas dengan ancaman tidak dipilih lagi dalam periode depan.

Salam

Hok An

Am 13.09.2011 01:01, schrieb FiMoT:

Bung Hok An,

> Mengomentari:
>
> kalau sistem tatalaksana kenegaraan diubah dasarnya, harusnya sistem
> pengawasannya harus ditata sekalian. Kalau tidak sistem yang baru
> (negara hukum) bisa jadi cepat luntur menjadi negara berhukum rimba.
>
> –> dalam tulisan 7 rule sistem pemerintahan yg tercantum dalam P4 yg
> sudah sejak lama, kalau saya tidak salah tertulis bahwa pemerintahan
> dijalankan berdasarkan hukum (rechstaat) bukan kekuasaan (machstaat).
>
> Saya juga pernah baca bahwa kekuasaan (power) tends to corrupt. That’s
> why oknum pemimpin2 dan partai agama juga diam2 ikut korupsi dan
> menggunakan agama sebagai tameng untuk membuat diri mereka kelihatan
> suci dari korupsi. Aniway, aroma ikan busuk pasti tercium juga.
>
> Harapan terakhir adalah supremacy of law.
>
> Lantas bila most penegak hukum (polisi, hakim, jaksa) sudah corrupt,
> apa yang mesti dilakukan?
>
> Selamat pagi,
>
>
> FiMoT.org
>
> —–Original Message—–
> From: Hok An >
> Sender: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com
>
> Date: Mon, 12 Sep 2011 18:54:35
> To: > >
> Reply-To: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com
>
> Subject: Re: [Keuangan] Re: FW: Indonesia Butuh UU Sistem Pengawasan
> Nasional
>
> Anda benar. Tetapi masalah kita adalah kenyataan bahwa pendekatan dari
> segi negara juga lemah sekali.
> Sebab itu diperlukan vitalisasi jabatan2 inspektor2 yang ada dibanyak
> lapisan a.l. di kementrian2, lembaga2 negara dan juga di PEMDA.
> Kebanyakan inspektorat2 oleh berapa sebab sudah tumpul fungsinya sejak
> lama, kalau sistem tatalaksana kenegaraan diubah dasarnya, harusnya
> sistem pengawasannya harus ditata sekalian.
> Kalau tidak sistem yang baru (negara hukum) bisa jadi cepat luntur
> menjadi negara berhukum rimba.
>
> Salam
>
> Hok An
>
> Am 09.09.2011 02:56, schrieb ladyfabia:
> >
> > Metode pendekatan agama sangat sulit karena Indonesia tidak didasari
> > oleh satu agama saja sehingga tidak bisa diberlakukan untuk semua
> > pihak. Lagipula pendekatan agama ini sangat sulit dalam
> > implementasinya karena hanya Tuhan sajalah yang mengetahui hati
> > manusia. Jadi strategi hukum ini sajalah yang bisa dijalankan dan
> > dikontrol oleh negara, strategi agama silakan dijalankan oleh pemimpin
> > agama masing-masing.
> >
> > BTW sepertinya di Indonesia ini urusan agama tidak terlalu berpengaruh
> > dengan kehidupan. Tidak sedikit orang melakukan ibadah atau ritual
> > agama tapi hidupnya tidak sesuai dengan ajaran agamanya.

Komentar (orang luar) atas pemberian gelar DR HC kepada Raja Saudi

Published by admin | Filed under Uncategorized

Wekekkeke….saya kira “grounded idea” bung Heri ini benar sekali.

DR HC ke Raja Arab ini, harus diletakkan dalam kerangka akademik. Tetapi kalau dengan kebijakan ini, ada sekian ribu Mahasiswa yang bisa kuliah murah, memberikan beasiswa kepada sekian puluh kandidat PhD dan membuat jembatan penyemberangan di Margonda….why not?

Segala macam protokol pemberian gelar DR HC itu, seperti yang disampaikan Prof. Rhenald, seharusnya bisa disesuaikan. Ingat, ini diberikan kepada seorang Raja loch.

Apapun, seorang Raja dari negara terpandang di Tim Teng tentu pantas mendapat gelar DR HC dari Universitas yang “cuma” berperingkat ke-217 didunia (QS World University Ranking 2011/2012). Saya kok tiga perempat yakin, nih Raja kalau mau minta DR HC dari Universitas TOP 50 aja (jauh diatas rangking UI), bisa.

Gengsi dan tradisi perguruan tinggi , adalah satu hal yang mesti dijaga. Tetapi kalau itu bisa dipakai untuk kepentingan yang lebih luas, why not?

Ketika salah satu TKW di Saudi di pancung, rakyat kita ribut luar biasa. Pemerintah? Katanya Dubes Saudi minta maaf…belakangan dibantah Dubes yang bersangkutan. Katanya moratorium bulan Agustus…eh Saudi bilang Moratorium bulan Juli. So, terlalu banyak kepentingan kita kepada mereka, dibandingkan kepentingan mereka terhadap kita. Jika UI memanfaatkan ini, why not?

Lagian jika kita ribut2, kemudian Raja Saudi mengembalikan gelar itu, siapa yang malu? Pemerintah? UI? Rakyat? Mungkin tak ada yang mau malu, cuma yang bisa dipastikan adalah timbul lagi keributan lebih luar biasa setelah itu.

However, semua pendapat saya diatas dengan asumsi, bahwa UI mendapatkan manfaat lebih besar dari kasus DR HC ini. Kemanfaatan itu adalah untuk seluruh civitas akademika UI dan rakyat Indonesia secara umum. Kemudian, kemanfaatan itu dikelola secara transparan dan accountable. Bagi saya, inilah letak dan fungsi hati nurani (Prof Rhenald menyebut soal hati nurani ini beberapa kali) sesungguhnya. Hati nurani bukan sekedar soal memandang dan menempatkan sesuatu dalam tempat yang benar, sesuai aturan, norma dan etika. Lebih tinggi dari itu, dengan hati nurani, kita selalu berusaha menjadikan segala sesuatu memberikan manfaat (value) lebih besar kepada seluruh stake holder – rakyat secara keseluruhan. Ini bukan soal aji mumpung, opportunistis yang mengalahkan idealisme dan lain-lain, melainkan idealisme dalam kerangka pragmatisme dan strategi, bahkan soal public relation

Jika hanya sekedar gagah-2an. Apalagi untuk dapat umrah gratis….ya kita ganyang saja (sapa gw mau ganyang-ganyang?)

Oka

Catatan: saya juga bukan alumni. Tetapi ingin juga ngelamar jadi dosen disana…:)

———- Pesan terusan ———-
From: “herisetiono004″ Sender: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com
Date: Fri, 09 Sep 2011 00:21:01 -0000
To: ReplyTo: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com
Subject: [Keuangan] Re: OOT – Pandangan Bapak Rhenald Kasali

Saya sih tidak akan ikut campur karena saya bukan alumni UI. Tetetapi menurut saya sebagai orang awam ribut ribut pemberian gelar yang sifatnya Honorris Causa tidak berkaitan langsung kepentingan rakyat banyak di Indonesia maupun nasib mahasiswanya.

Menurut saya para alumni UI hendaknya lebih perhatian terhadap nasib mahasiswa mahasiswa yang sekarang belajar di sana misalkan bagaimana sebanyak mungkin orang orang miskin yang berkualitas bisa sekolah di UI sehingga ke depannya bisa mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia dan yang paling sederhana dan paling vital diperlukan mahasiswanya yang sedang kuliah di sana saat ini adalah perlunya jembatan penyeberangan di Margonda Depok. Sudah banyak korban mahasiswa mahasiswa UI karena lalulintas di jalan Margonda yang sangat kencang sesudah pelebaran sangat berpotensi menimbulkan kecelakaan buat orang yang menyeberangi jalan di sana.

Ini yang lebih penting. Kasihan adik adik Mahasiswa UI yang saat ini sangat memerlukan jembatan penyebarangan hingga mereka sampai mendemo walikota Depok. Tolong dibantu dong para alumni UI buat adik adiknya. Mereka itu ke depannya akan memiliki potensi seperti banyak anda anda yang saat ini sudah mapan jadi eksekutif di berbagai kalangan.

———- Pesan terusan ———-
Dari: Tanggal: 8 September 2011 14:12
Subjek: [--milis iluni fe--] Pandangan Bapak Rhenald Kasali
Ke: Iluni FEUI

Thursday, 08 September 2011

Sejak mahasiswa, saya sangat mengagumi Prof Emil Salim.Dulu,sebagai seorang menteri, Emil Salim adalah satu dari sedikit orang yang tetap aktif memberikan kuliah di Universitas Indonesia (UI).

Bahasanya jelas, teknik komunikasinya begitu indah, kontennya futuristik,dan selalu memukau. Dia adalah sosok yang mampu memisahkan ilalang dari rumput-rumputnya. Senin lalu (5/9), saat memberikan orasi ilmiah, dia mengejuntukan banyak orang.Selain mendatangkan massa,gagasannya merembes begitu cepat,menyatukan sikap dan gerakan bukan hanya di lingkungan civitas academica, melainkan di kalangan masyarakat luas.

Tidak mengherankan bila undangan beredar begitu cepat dan mendatangkan ketakutan dari pihak-pihak yang khawatir boroknya akan dibuka. Saya semula sempat bertanya, borok apa sih? Kok ada pihak-pihak yang ketakutan? Mengapa pidato itu tiba-tiba diumumkan batal oleh pihakpihak tertentu? Rupanya,ada kekuatan status quo yang begitu khawatir dan tentu saja perilaku mereka menjadi backfired.

Mungkin mereka yang mencoba membatalkan orasi tak mengenal banyak sosok profesor yang paling banyak dicinta civitas academica UI saat ini.Prof Emil bukanlah tukang cabut gigi jalanan. Dia juga bukan orang yang mudah dipengaruhi atau ditunggangi sesuatu yang belum tentu benar.

Hati nuraninya sangat kuat. Mungkin karena itu pula kelompok-kelompok yang khawatir itu menduga nasibnya sudah di ujung tanduk. Beberapa pejabat publik sibuk mengecek dan meminta Prof Emil membatalkan pidatonya. Bahkan ada pejabat yang terang-terangan mengatakan akan mengirim polisi untuk pengamanan.

Aneh-aneh saja. Begitulah sebuah kekuatan nurani. Tak ada yang bisa memengaruhinya, mengotori, apalagi membatalkannya. Alhasil Prof Emil berbicara juga. Namun bukan cabut gigi , Prof Emil hanya berbicara soal moral, yaitu pentingnya UI untuk tetap menjadi mercusuar penegakan moral dan hati nurani. Saya melihat sejumlah orang tergetar saat dia mengatakan, I am not for sale.

Gerakan Perlawanan

Selama lebih dari 31 tahun menjadi civitas academica UI, saya sendiri belum pernah menyaksikan gelombang perlawanan internal dan eksternal terhadap pimpinan UI sebesar sekarang ini. Gelombang itu begitu kuat, beredar merata di semua fakultas, mulai dari guru besar hingga mahasiswa, kecuali para dekan yang diangkat langsung oleh rektor.

Bukankah selama ini Rektor UI adalah pejabat yang amat disegani masyarakat? Apa yang salah dengan semua ini? Setiap hari seperti yang dialamiProfEmil, saya jugamenerima ribuan messages sehingga alat-alat komunikasi saya harus di-charge berkali-kali. Mulanya hanya saling bertanya.

Beberapa orang mencoba memberikan pandangan. Tetapi lambat laun semua orang mengungkapkan fakta demi fakta yang sungguh menyakitkan. Anehnya, kok semua memiliki pengalaman yang sama? Ini benar-benar aneh. Semua pejabat di garis bawah di lingkungan UI merasakan adanya ketidakjujuran dan ketidaktransparanan seperti kata Prof Emil, “Jangan ada dusta di antara kita”

Ada yang berbicara soal transparansi penerimaan mahasiswa baru, transparansi keuangan di lingkungan pimpinan, soal pemberian gelar DHC yang terkesan buta nurani dan menimbulkan damage yang sangat besar bagi reputasi UI.

Seorang peneliti menulis:
“Uang untuk perjalanan dinas melakukan paparan ilmiah pada simposium di luar negeri sangat terbatas.Saya hanya diberi SPJ untuk tiga hari.Begitu sampai, langsung presentasi, lalu pulang. Hati saya teriris saat mengetahui rektor mengantarkan gelar DHC ke Raja Saudi beserta 23 orang dan mereka bersantai-santai di sana selama 10 hari. Apa bedanya mereka dengan wakil rakyat yang sering kita kritik?”
Yang lainnya memberikan informasi lain. “Saya lihat di koran yang membela kepentingan rektor adalah orangorang yang sudah diumrahkan. Pantaslah mereka mengatakan cepat-cepat bahwa pemberian gelar itu tak ada masalah. Mereka benar-benar telah kehilangan nurani.”

Seorang doktor muda yang sering tampil di televisi menjelaskan kepada saya betapa lemahnya pengetahuan anggota- anggota komite tetap yang dibentuk rektor. “Bayangkan”, ujarnya. “Mereka ternyata tidak mengerti bahwa pemberian gelar harus ada promotor dan pidato ilmiahnya.Saya saat itu diminta mengevaluasi gelar untuk seorang budayawan. Setelah saya gali ternyata tokoh itu metaku bukan budayawan, melainkan sastrawan.
Saya pun mengajakkomitetetetapitupergi ke kantor tokoh itu. Saya surprise mengetahui komite tetap yang melakukan evaluasi itu ternyata tidak mengerti karya karya sastra yang dihasilkan tokoh itu dan karya-karya sastra nasional.
Pantas saja, bidang ilmu mereka yang menilai bukan di situ,” tambahnya. Maka saat terjadi keributan terhadap pemberian gelar DHC pada Raja Saudi, rekan saya tadi maklum. “Saya pikir mereka menjadi lebih berhatihati, ternyata tidak,” tambahnya.

Nurani dan Kepercayaan

Sama seperti Prof Emil,saya dan kawan-kawan di UI pada prinsipnya juga tidak merasa nyaman menyampaikan cerita internal ini kepada Anda. Kita semua ingin agar persoalan di UI cepat selesai dan dunia akademik bisa kembali memberi contoh yang baik kepada publik tentang pentingnya integritas,demokrasi, saling menghormati,prinsip kesetaraan, dan saling bekerja sama.

Pendapat tentu boleh saja berbeda-beda, tetetapi kepala harus tetap dingin dan berbicara dengan kejujuran. Namun apa yang terjadi? Saya menyaksikan satu per satu kebohongan publik yang tidak bisa kita diamkan, apalagi UI selama ini selalu dicontoh kalangan perguruan tinggi.

Maka itulah pidato Prof Emil disampaikan secara halus, yaitu soal governance dan pendidikan berhati nurani. Saya menafsirkan apa yang disampaikan Prof Emil sudah sangat tepat, yaitu adanya persoalan leadership yang tidak dilandasi prinsip-prinsip governance.

Namun kalau Anda peka, Anda pasti membaca pesan di balik kehalusan budi Prof Emil, yaitu ”Masihkah Anda bisa dipercaya?” Prof Djoko Santoso,mantan Rektor ITB yang saat ini menjadi Dirjen Pendidikan Tinggi, mengingatkan kepada saya bahwa dia sudah pernah mengingatkan Rektor UI tiga bulan lalu bahwa pemberian gelar itu tidak tepat. Celakanya, peringatan itu tidak didengar.

Saya kira persoalannya akan menjadi lain bila seorang pemimpin berhati nurani dan mau mendengarkan suara-alam,yaitu feedback,atau suara rakya.

Prof Djoko Santoso menambahkan, dulu dia juga mengalami hal serupa,saat ITB memberi gelar DHC kepada seorang yang sangat berpengaruh di sini. ”Tetapi saya aman karena dari awal prosesnya dikawal banyak orang”. Saya selalu mengatakan, ”Ini keputusan kita bersama.”

Hal itu tentu berbeda dengan yang terjadi di UI belakangan ini.Spirit kolegialitas lenyap, digantikan hubungan sentralistik seperti di Uni Soviet saat kepemimpinannya dikuasai Partai Komunis yang otoriter dan satu arah. Sepanjang pemimpin bekerja dengan kesungguhan dan menjaga integritasnya, maka semuanya beres.

Struktur yang kaku dan otoriter, asal dijaga orang-orang yang berhati mulia dan rendah hati,bisa saja menghasilkan respek. Meski begitu semuanya diselewengkan dan drama sandiwara dikedepankan.

Maka, di zaman yang serbaterbuka ini, perilaku buruk bertopengtopeng itu dengan mudah disingkap. Saya tentu tidak bisa bercerita soal-soal lain yang tidak sedap di sini. Sungguh, saya tak pernah melihat gelombang perlawanan, kekecewaan, dan amarah yang begitu kuat di lingkungan UI seperti saat ini.

RHENALD KASALI Ketua Program MM UI

The economics of happiness

Published by admin | Filed under Ekonomi Makro, Pojok Moderator

Bermula dari millis civitas akademika ITB, saya forwardkan sebuah artikel yang sungguh menarik, ditulis Prof Jeffey Sachs dari Columbia University

Intinya ada 5 hal yang disampaikan :
1. Bagaimanapun pembangunan ekonomi penting. Rakyat lapar tak mungkin bahagia
2. Peningkatan GNP belum tentu sejalan dengan peningkatan kebahagiaan
3. Kebahagiaan didapatkan dari keseimbangan kehidupan sebagai individu dan social
4. Kapitalisme global bisa mengancam kebahagiaan
5. Untuk menumbuhkan kebahagian, selain GNP masih ada faktor2 lainnya.

Mengagetkan jika ada Negara yang pursue the happiness daripada hanya sekedar pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini Bhutan, Negara kecil dilereng penggunungan Himalaya, melakukannya. Walau kita bisa berdebat panjang juga, bila kemudian ada pertanyaan bagaimana mengukur kebahagiaan?

Toh Prof. Sach juga mengakui bahwa tanpa economic progress tak mungkin ada kebahagiaan. Tetapi bagi saya tulisan ini menyadarkan bahwa sebenarnya tujuan hidup manusia bukanlah mengkonsumsi. Konsumsi hanya bagian kecil dari menyambung hidup. Tujuan hidup adalah kebahagiaan…dalam istilah agama bahagia lahir batin, dunia akhirat.. Filosofi yang paling dalam terkandung dalam tulisan ini adalah jika untuk mengejar kebahagiaan harus mengurangi konsumsi, maka itu tetap harus dilakukan. Barangkali pengurangan konsumsi kita itu, malah bisa disedekahkan ke orang2 yang benar2 membutuhkannya. Dengan demikian kita bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi ornag lain. Apa lagi yang nilai kebahagiaannya tertinggi selain itu?

Oka Widana
@ahlikeuangan-indonesia

===============================================================

The Economics of Happiness
Jeffrey D. Sachs

The Economics of Happiness
http://www.project-syndicate.org/commentary/sachs181/English
NEW YORK – We live in a time of high anxiety. Despite the world’s unprecedented total wealth, there is vast insecurity, unrest, and dissatisfaction. In the United States, a large majority of Americans believe that the country is “on the wrong track.” Pessimism has soared. The same is true in many other places.

Against this backdrop, the time has come to reconsider the basic sources of happiness in our economic life. The relentless pursuit of higher income is leading to unprecedented inequality and anxiety, rather than to greater happiness and life satisfaction. Economic progress is important and can greatly improve the quality of life, but only if it is pursued in line with other goals.

In this respect, the Himalayan Kingdom of Bhutan has been leading the way. Forty years ago, Bhutan’s fourth king, young and newly installed, made a remarkable choice: Bhutan should pursue “gross national happiness” rather than gross national product. Since then, the country has been experimenting with an alternative, holistic approach to development that emphasizes not only economic growth, but also culture, mental health, compassion, and community.

Dozens of experts recently gathered in Bhutan’s capital, Thimphu, to take stock of the country’s record. I was co-host with Bhutan’s prime minister, Jigme Thinley, a leader in sustainable development and a great champion of the concept of “GNH.” We assembled in the wake of a declaration in July by the United Nations General Assembly calling on countries to examine how national policies can promote happiness in their societies.

All who gathered in Thimphu agreed on the importance of pursuing happiness rather than pursuing national income. The question we examined is how to achieve happiness in a world that is characterized by rapid urbanization, mass media, global capitalism, and environmental degradation. How can our economic life be re-ordered to recreate a sense of community, trust, and environmental sustainability?

Here are some of the initial conclusions. First, we should not denigrate the value of economic progress. When people are hungry, deprived of basic needs such as clean water, health care, and education, and without meaningful employment, they suffer. Economic development that alleviates poverty is a vital step in boosting happiness.

Second, relentless pursuit of GNP to the exclusion of other goals is also no path to happiness. In the US, GNP has risen sharply in the past 40 years, but happiness has not. Instead, single-minded pursuit of GNP has led to great inequalities of wealth and power, fueled the growth of a vast underclass, trapped millions of children in poverty, and caused serious environmental degradation.

Third, happiness is achieved through a balanced approach to life by both individuals and societies. As individuals, we are unhappy if we are denied our basic material needs, but we are also unhappy if the pursuit of higher incomes replaces our focus on family, friends, community, compassion, and maintaining internal balance. As a society, it is one thing to organize economic policies to keep living standards on the rise, but quite another to subordinate all of society’s values to the pursuit of profit.

Yet politics in the US has increasingly allowed corporate profits to dominate all other aspirations: fairness, justice, trust, physical and mental health, and environmental sustainability. Corporate campaign contributions increasingly undermine the democratic process, with the blessing of the US Supreme Court.

Fourth, global capitalism presents many direct threats to happiness. It is destroying the natural environment through climate change and other kinds of pollution, while a relentless stream of oil-industry propaganda keeps many people ignorant of this. It is weakening social trust and mental stability, with the prevalence of clinical depression apparently on the rise. The mass media have become outlets for corporate “messaging,” much of it overtly anti-scientific, and Americans suffer from an increasing range of consumer addictions.

Consider how the fast-food industry uses oils, fats, sugar, and other addictive ingredients to create unhealthy dependency on foods that contribute to obesity. One-third of all Americans are now obese. The rest of the world will eventually follow unless countries restrict dangerous corporate practices, including advertising unhealthy and addictive foods to young children.

The problem is not just foods. Mass advertising is contributing to many other consumer addictions that imply large public-health costs, including excessive TV watching, gambling, drug use, cigarette smoking, and alcoholism.

Fifth, to promote happiness, we must identify the many factors other than GNP that can raise or lower society’s well-being. Most countries invest to measure GNP, but spend little to identify the sources of poor health (like fast foods and excessive TV watching), declining social trust, and environmental degradation. Once we understand these factors, we can act.

The mad pursuit of corporate profits is threatening us all. To be sure, we should support economic growth and development, but only in a broader context: one that promotes environmental sustainability and the values of compassion and honesty that are required for social trust. The search for happiness should not be confined to the beautiful mountain kingdom of Bhutan.

**Jeffrey D. Sachs is Professor of Economics and Director of the Earth Institute at Columbia University. He is also Special Adviser to United Nations Secretary-General on the Millennium Development Goals.

Copyright: Project Syndicate, 2011.
www.project-syndicate.org

Dilema Bank Mutiara d/h Bank Century

Published by admin | Filed under Ekonomi Makro, Pojok Moderator

Saya forwardkan tulisan dibawah, masih agak kaku mau nulis topik sendiri, karena sudah dua bulan ini saya vakum, ngak nulis dimilis ). Tak terasa, setelah ujian BSMR yang menguras fikiran dan mental tempo hari saya dilanda kemalasan mendalam. Bahkan urusan kuliah pun terbengkalai…dah ah curhat colongannya, mentang-mentang hari Jumat.

Anyway, ribut2 Nazarudin, seolah2 Presiden dan Pemerintah kehabisan waktu dan perhatian selain mengurusi public relationnya. Untungnya, belahan dunia lain sedang bermasalah ekonominya, sehingga, ex officio, Indonesia “terseret arus” capital inflow…masih jangka pendek dan justru itu berbahaya sebenarnya, jika kita tidak berhasil meng-convertnya menjadi FDI jangka panjang

Persoalan Bank Mutiara, yang aspek pidananya kelihatannya mentok, kemungkinan besar masuk keranah politik lagi, bisa-bisa menyedot energi dan mental Pemerintahan…karena di tahun 2011 ini sudah harus diputuskan divestasi penyertaan Pemerintah di bank tersebut.

Saya yakin bahwa apapun keputusannya, ribut2 politik akan terjadi. Apalagi jika rencana Bank Mandiri untuk mengakuisisi menggunakan obligasi rekap. Walau secara keuangan dan akuntansi sah-sah saja, tapi bahwa ini akan dianggap hanya sekedar akal2-an, kantong kiri kantong kanan, niscaya kejadian. Secara politik akan menimbulkan keributan. Akan tetapi dalam 2 tahun terakhir toh kita semua sudah dikondisikan terbiasa dg ribut2 di partai, istana dan DPR, sehingga hanya skeptisme saja yg tersisa.

Secara ekonomi keuangan persoalan Bank Century yg kemudian bermetamorfosa menjadi Bank Mutiara telah selesai. Krisis keuangan dan perbankan 2008 telah berlalu, tanpa guncangan berarti. Apakah karena tindakan terhadap Bank Century tepat atau tidak, saya kira, sudah tdk relevan lagi dibicarakan. Hanya saja jika memang ada masalah pidana ketika pengambilan keputusan dilakukan dan atau setelahnya, seharusnya itulah fokus perhatian aparat hukum.

Sayangnya, ketika DPR men-challange keputusan Pemerintah tsb, salah satu yg digadang2 adalah keyakinan Pemerintah bahwa penyertaan modal di Bank Century tdk akan merugikan. Nah, justru karena itu, maka ketika waktunya divestasi, tiada jalan lain bagi Pemerintah untuk membuktikan bahwa divestasi akan menguntungkan Pemerintah, dalam pengertian mendatangkan laba.

Padahal jelas bahwa tujuan penyelamatan Bank Century pada saat itu adalah penyelamatan industri perbankan secara keseluruhan, tidak seperti investasi biasa, yang hrs laba, harga jual lebih tingi dari harga beli.

Ini yang membuat jadi kacau….

Oka
@ahli_keuangan

DILEMA BANK MUTIARA
oleh: Ewo Raswa
http://www.indonesiafinancetoday.com/read/12010/Dilema-Bank-Mutiara

Masa penjaminan PT Bank Mutiara Tbk (BCIC) berakhir tahun ini. Sesuai undang-undang, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) harus melepas saham perusahaan yang semula dikenal sebagai Bank Century ini kepada investor paling lambat tiga tahun setelah proses penyerahan oleh pemegang saham lama. Divestasi bisa diperpanjang dua kali masing-masing satu tahun.

Saat ini LPS menguasai 99,9% saham dan publik 0,1%. LPS adalah pelaksana penjaminan Bank Century yang mengalami gagal kliring pada 13 November 2008. Penjaminan dibarengi suntikan dana talangan (bailout) senilai Rp 6,7 triliun yang dilakukan empat kali selama kurun waktu November 2008-Juli 2009. Dana talangan inilah yang harus dikembalikan kepada negara dengan cara divestasi seluruh saham LPS di Bank Mutiara.

Sejauh ini manajemen Bank Mutiara sibuk mempercantik kinerja keuangan agar bisa menarik minat investor. Pada semester I 2011, laba bersih Bank Mutiara mencapai Rp 202,8 miliar, meningkat 247,7% dibandingkan periode yang sama 2010 sebesar Rp 58,33 miliar.

Aset Bank Mutiara pada semester I juga meningkat Rp 47,3% menjadi Rp 12,58 triliun dari Rp 8,54 triliun di semester I 2010. Dana pihak ketiga tumbuh 42,8% menjadi Rp 9,78 triliun dari Rp 6,85 triliun pada semester I 2010. Sementara, penyaluran kredit naik 48,3% menjadi Rp 8,32 triliun dibandingkan periode yang sama tahun lalu Rp 5,61 triliun.

Kinerja Bank Mutiara yang cemerlang juga tidak lepas dari proses pengembalian aset bermasalah (asset recovery). Nilai asset recovery Bank Mutiara selama 2,5 tahun tercatat Rp 2,2 triliun atau 32,3% dari total aset bermasalah yang mencapai Rp 6,8 triliun.

Lantas, mungkinkah dana bailout Rp 6,7 triliun akan kembali utuh jika saham Bank Mutiara dilepas tahun ini? Inilah sesungguhnya yang menjadi tantangan berat bagi pemerintah dan Danareksa Sekuritas sebagai penasehat keuangan divestasi.

Kenyataannya, hasil perhitungan Departemen Riset IFT menggambarkan betapa sulitnya mengembalikan seluruh dana bailout. Ekuitas Bank Mutiara harus tumbuh rata-rata 40% per tahun selama lima tahun. Saham Bank Mutiara juga harus dilepas dengan price to book value di atas tiga kali.

Padahal, ekuitas Bank Mutiara tahun lalu hanya tumbuh 34%. Price to book value saat ini juga sekitar dua kali, tak jauh berbeda dengan rata-rata perbankan 2,3 kali. Jika kenaikan ekuitas kurang dari 40% dan price to book value di bawah tiga kali, nilai divestasi saham Bank Mutiara maksimal Rp 6,1 triliun. Itupun jika bank ini dilepas pada 2013.

Divestasi saham Bank Mutiara memang bukan semata persoalan transaksi ekonomi, melainkan juga menyangkut intrik politik. Lepas dari semua perdebatan itu, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat seharusnya segera memberi kepastian divestasi saham Bank Mutiara. Pemerintah memiliki pilihan melanjutkan divestasi tahun ini atau menundanya sampai 2012 bahkan 2013.

Jika pemerintah memaksakan divestasi tahun ini maka harapan untuk mengembalikan dana bailout Rp 6,7 triliun akan sulit terwujud. Namun, gerak Bank Mutiara untuk melakukan ekspansi menjadi lebih leluasa.

Saat ini Bank Mutiara tidak boleh menjual saham baru (rights issue). Perusahaan baru bisa melakukan rights issue setelah LPS melepas sahamnya. Hal ini membuat perusahaan hanya mengandalkan modal internal dari hasil laba ditahan untuk membiayai ekspansi.

Sebaliknya peluang kembalinya dana bailout akan lebih besar jika pemerintah menunda divestasi Bank Mutiara sampai 2013. Tentu saja, jika seluruh asumsi mengenai pertumbuhan kinerja keuangan sesuai target.

Pencapaian kinerja keuangan tahun ini memang menjadi titik krusial Bank Mutiara. Perolehan laba ditahan akan menjadi modal berharga bagi perusahaan untuk berekspansi jika pemerintah memutuskan menunda divestasi. Apalagi, manajemen Bank Mutiara masih menghadapi tantangan berat saat harus melakukan asset recovery terhadap surat utang bermasalah senilai Rp 1,5 triliun.

Entah suatu kebetulan, pada masa-masa penting seperti sekarang manajemen Bank Mandiri menyatakan minatnya menukar saham Bank Mutiara dengan obligasi rekapitalisasi. Saat ini Bank Mandiri memiliki obligasi rekapitalisasi senilai Rp 79 triliun.

Opsi bond swap memang bisa digunakan. Pemerintah dapat memperoleh harga wajar, sedangkan pemilik obligasi rekapitalisasi tidak harus mengucurkan uang tunai. Proses ini juga bisa menepis potensi masuknya perbankan atau investor asing ke bank bermasalah yang selama ini menjadi ajang perdebatan.

Namun, pemerintah harus secara ksatria mewajibkan Bank Mandiri memakai obligasi rekapitalisasi jenis on trading maupun available for sale seperti diharuskan kepada bank lain yang punya niatan serupa. Pilihan lainnya, pemerintah dan Bank Indonesia merevisi peraturan penggunaan obligasi rekapitalisasi untuk kepentingan akuisisi. Meski sebuah dilema, divestasi Bank Mutiara tetap harus diputuskan. Tinggal opsi mana yang akan dipilih.

Prediksi IHSG 22 Juni 2011

Published by admin | Filed under Pasar Modal

IHSG kembali menguat pada perdagangan Selasa kemarin. IHSG naik hingga 1.77% mengikuti penguatan indeks regional. Kenaikan IHSG dipimpin oleh saham-saham sektor pertambangan yang naik 3.15% dan saham-saham sektor perkebunan yang naik 2.21%. Nilai transaksi pada perdagangan kemarin sebesar Rp 3,8 triliun. Dari Wall Street, indeks Dow Jones tadi malam kembali menguat dan ditutup naik 0.91%. Saham-saham di bursa Wall Street berhasil rebound dengan signifikan seiring memuncaknya harapan Yunani terhindar dari gagal bayar. Harga minyak mentah dunia kembali menguat tipis dan berada pada level US$ 93.4 per barel. Harga emas dunia kembali menguat dan berada pada level US$ 1,546.4 per troy ounce. IHSG pada perdagangan hari ini diperkirakan masih akan melanjutkan penguatannya mengikuti kenaikan Dow Jones tadi malam. Indeks regional pagi ini dibuka di jalur hijau. Indeks Nikkei dibuka naik 0.97%, indeks Kospi dibuka naik 0.98%.

@aditya30k

Prediksi IHSG 21 Juni 2011

Published by admin | Filed under Pasar Modal

IHSG pada awal pekan ini berhasil menguat tipis 0.18%. Penguatan IHSG kemarin ini ditopang oleh saham-saham sektor konsumsi yang naik 1.15%. Saham-saham sektor industri dasar masi mengalami penuruanan 0.68%. Niali transaksi pada perdagangan kemarin sebesar Rp 3,2 triliun. Dari Wall Street, indeks Dow Jones tadi malam mengalami rebound 0.63%. Saham-saham di bursa Wall Street kembali menguat merespons perkembangan terakhir dari krisis Yunani. Harga minyak mentah dunia mengalami penguatan tipis dan berada pada level US$ 93.26 per barel. Harga emas dunia masih terus mengalami kenaikan dan berada pada level US$ 1,542 per troy ounce. IHSG pada perdagangan hari ini diperkirakan akan menguat tipis. Menguatnya Dow Jones dan indeks regional yang dibuka di jalur hijau akan menjadi sentimen positif penggerak IHSG hari ini. Indeks Nikkei pagi ini dibuka menguat 0.72% dan indeks Kospi dibuka menguat 1.25%.

@aditya30k

Prediksi IHSG 20 Juni 2011

Published by admin | Filed under Pasar Modal

IHSG menutup pekan kemarin dengan pelemahan 0.49% mengikuti pelemahan indeks regional. Pelamahan IHSG dipimpin oleh saham-saham sektor pertambangan yang turun 1.28%, sedangkan saham-saham sektor perbankan justru menguat 0.29%. Nilai transaksi pada perdagangan Jumat kemarin mencapai Rp 4,5 triliun. Dari Wall Street, indeks Dow Jones menutup perdagangan pekan kemarin dengan penguatan 0.36%. Kenaikan Dow Jones ini terjadi didorong setelah Prancis dan Jerman menyetujui bailout bagi Yunani. Harga minyak mentah dunia terus menurun dan berada pada level US$ 93.01 per barel. Harga emas dunia masih terus mengalami kenaikan dan berada pada level US$ 1,539.1 per troy ounce. IHSG pada perdagangan hari ini diperkirakan akan mengalami rebound akibat adanya sentimen positif dari Dow Jones dan indeks regional yang dibuka menguat. Indeks Nikkei dibuka naik 0.55%, begitu pula dengan indeks Kospi dibuka menguat 0.22%.

@aditya30k

Tak kalah membanggakan

Published by admin | Filed under Pojok Moderator

Ini sebenarnya rada OOT.  Saya angkat sebagai “pengantar” karena setelah ini, mudah2 minggu depan, saya ingin mengangkat topik  berbeda, tetapi dari view yang sama. Anyway, walau hampir OOT, bukanya tak penting.

Saya baru mendapatkan email perihal kemenangan sekelompok mahasiswa S1 dalam ajang perlombaan bisnis model di Perancis. Bagi saya prestasi ini tak kalah membanggakan dibandingkan dengan memenangkan juara robotika atau olimpiade ilmu alam, yang sering mahasiswa-mahasiswa kita menangkan kejuaraannya. Saya tidak bermaksud mengecilkan atau mengurangi nilai lomba2 robotika, komputer, ilmu alam dan sejenisnya, apalagi para pemenangnya jelas-jelas telah mengharumkan citra pendidikan, anak muda dan negara Indonesia, tetapi bahwa dibidang ilmu2 sosial dan bisnis patut juga para championnya kita beri apresiasi. Kita sering mendengar bahwa para juara olimpiade fisika, matematika dll,  kesulitan dalam memasuki PTN terbaik negeri ini, malahan justru belum apa2 sudah ditawari berbagai beasiswa dari luar negeri. Nah, bagaimana dengan para juara ilmu2 sosial, saya asumsikan nasibnya tidak akan lebih baik.

Masyarakat kita memang lebih menilai tinggi anak-anak yang berhasil masuk jurusan ilmu pasti. Anak-ank terpintar biasanya diarahkan untuk menjadi dokter atau insinyur.  Anak kita yg tidak terlalu menonjol prestasinya diarahkan mengambil jurusan sosial (ketika SMA) seakan2 jurusan sosial adalah jurusan kelas kedua.  Tetapi dikebudayaan yg lebih majupun, pengakuan terhadap ilmu sosial sebagai science belum berumur lama. Metode-metode ilmu sosial yang berbeda dengan metode ilmu alam, baru diakui sebagai scientific method, barangkali setelah perang dunia ke II.  Dibeberapa Universitas kita, bahkan metode penelitian kualitatif, yang adalah ciri khas ilmu sosial, masih belum  bisa dipakai pada tugas akhir mahasiswa.

llmu sosial  penting, bahkan menurut saya lebih penting dari ilmu-ilmu alam. Ilmu sosial belajar mengenai manusia, bagaimana berhubungan dengan manusia, budayanya tingkah lakunya. Sedangkan ilmu alam, adalah ilmu untuk mempelajari alam semesta diluar manusia dan cara agar manusia dapat memanfaatkannya. Saya katakan ilmu sosial lebih penting dari ilmu alam, simply karena ilmu ini mempelajari mengenai manusia. Jika ilmu alam, ilmu fisika misalnya, maka anda akan mendapatkan bahwa air akan mendidih disuhu 100 derajat Celcius. tetapi diilmu sosial anda akan menemukan situasi yg sama sekali berbeda. Contoh disuatu perusahaan, ketika ada dua orang diberi kenaikan gaji dengan jumlah yg sama, hasilnya mungkin akan berbeda. Orang pertama akan merasa termotivasi, sehingga lebih produktif. Tetapi orang kedua mungkin malah keluar kantor, karena dia tak puas dengan besarnya kenaikan gaji itu… ya itulah manusia, tidak seperti alam yang bereaksi konsisten terhadap stimulasi dari luar. Sedangkan manusia karena dia adalah agent yang bisa memutuskan dan bertidak independen, maka reaksi atas suatu stimulasi bisa berbeda-beda.

Ilmu yang belajar mengenai manusia, jauh lebih kompleks. Saya baru saja belajar mengenai consumer behavior dalam ilmu pemasaran. Salah satunya adalah aspek keputusan membeli oleh seorang konsumen. Nah ketika seseorang memutuskan untuk membeli suatu barang, banyak sekali faktor yang bisa mempengaruhi keputusan itu. Contoh ketika Anda sendiri masuk kesuatu restoran mungkin Anda akan memilih sajian sop buntut. Tetapi ketika Anda bersama-sama dengan teman-teman lain, Anda malah memilih hanya makan salad, karena Anda malu kepada teman2 lain yang, katakanlah, lebih berorientasi pada makanan sehat. Situasi dan kasus semacam itu banyak sekali diteliti, namun sulit sekali mendapatkan generalisasi. Nah inilah bedanya ilmu sosial dan ilmu alam, pada aspek generalisasi.

Memang pada akhirnya ilmu alam harus bekerja sama dengan ilmu sosial, toh keduanya adalah bertujuan kemaslahan umat manusia. Ilmu alam menemukan kegunaan semi conductor. Ilmu alam (engeneering), membuat semi conductor itu menjadi computer. Ilmu sosial memberi value pada komputer, menciptakan kebutuhan akan komputer dan menjualnya kepada konsumen. Kembali pada pertanyaan, mana yang lebih penting? he he …tetap ilmu sosial lebih penting, otherwise komputer akan hanya jadi barang mangkrak yg tak punya value apa-apa. Tentu kita bisa berdebat mengenai ini.

Mudah-mudahan minggu depan, kita bisa berdikusi mengenai ilmu ekonomi, pembangunan dan manusia Indonesia. Sekali lagi Brvao, mahasiswa Indonesia (baik dari fakultas eksakta maupun sosial)

 Oka Widana @ahli_keuangan

====================

 

Note: beberapa indentitas person dalam email ini saya hilangkan (Oka)

> ———- Forwarded message ———-
> From: R***********
> Date: Friday, June 17, 2011
> Subject: [civitas] For The First Time
> To: civitas@sbm-itb.ac.id
>
>
> Dear Civitas,
> Untuk pertama kalinya, Mahasiswa S1 SBM ITB angkatan 2012 berhasil
> mematahkan mitos bahwa mahasiswa S1 tidak pernah menang di lomba
> bisnis tingkat internasional. Dengan bangga, mereka mempersembahkan
> gelar JUARA 3 dalam INTERNATIONAL FINAL L’OREAL BRANDSTORM 2011 hari
> ini dan memenangkan hadiah senilai Eur 2500. Selamat kepada Tim
> Ganesha SBM ITB yang terdiri dari Teuku Faris Riandi, Desita Herdini
> Arumsari dan Fabila Mahadira. Perlu saya tambahkan lagi bahwa ini
> adalah prestasi tertinggi yang diraih oleh sekolah-sekolah bisnis di
> Indonesia di ajang lomba ini.
>
> FYI, lomba kali ini diikuti oleh 40 tim dari universitas2 yang nota
> bene merupakan pemenang di region masing2. Sungguh pencapaian yang
> luar biasa dan patut disyukuri.
>
> Ini menjadi bukti bahwa kualitas pendidikan di kampus kita sudah
> berkelas Internasional. Rekan2 pasti akan setuju dengan yang saya
> katakan jika melihat langsung bagaimana kita bersaing dengan USA,
> Belgium, Spain, UK, Germany, Japan dan negara2 besar lainnya di dunia
> hari ini.
>
> Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah membuat ini terjadi. Saya
> ucapkan terima kasih kepada seluruh dosen pembimbing dan seluruh
> civitas SBM, terutama Pak A** dan Ibu An** yang telah membantu
> mengorganisir kegiatan ini dari awal hingga saat ini. Terima kasih
> juga kepada dekanat yang telah memberikan dukungannya kepada kami.
> Terima kasih kepada Pak Pri ***** yang sudah memberikan kesempatan
> kepada saya untuk mendampingi anak2 kita ini. Terima kasih juga kepada
> pihak L’Oreal (if you come across to this mail). Terima kasih kepada
> semua yang tidak bisa disebutkan satu per satu.
>
> Tugas saya sudah selesai dan insya Allah saya kembali besok, siap2
> untuk ngajar di matrikulasi MSM. See you all in our beloved campus!!!
>
> Salam hangat dan enjoy the pics. Sorry kalau jadi memenuhi mailbox teman2.
>
> Dr. Re**********
> Director of MBA Program
> School of Business and Management
> Institut Teknologi Bandung

Prediksi IHSG 16 Juni 2011

Published by admin | Filed under Pasar Modal

IHSG masih melanjutkan penguatannya pada perdagangan Rabu kemarin. IHSG ditutup menguat 0.56%. Kenaikan IHSG dipimpin oleh naiknya saham-saham sektor aneka industri yang menguat hingga 2.29%. Saham-saham pertambangan mengalami pelemahan 0.31%. Nilai transaksi pada perdagangan kemarin sebesar Rp 3,6 triliun. Dari Wall Street, indeks Dow Jones tadi malam mengalami penurunan tajam 1.48%. Pelemahan Dow Jones terkait memuncaknya masalah krisis utang Yunani. Data ekonomi AS kemungkinan akan membuat saham-saham semakin memburuk. Harga minyak mentah dunia turun ke level US$ 94.81 per barel. Harga emas dunia mengalami kenaikan dan berada pada level US$ 1,526.2 per troy ounce. IHSG pada perdagangan hari ini diperkirakan akan mengalami pelemahan akibat sentimen negatif dari Dow Jones. Indeks regional pagi ini dibuka di jalur merah. Indeks Nikkei dibuka melemah 1.09%, indeks Kospi dibuka melemah 1.29%.

@aditya30k

Prediksi IHSG 14 Juni 2011

Published by admin | Filed under Pasar Modal

IHSG mengawali perdagangan pekan ini dengan pelemahan hingga 1.03%. Pelemahan IHSG dipimpin oleh saham-saham sektor perkebunan yang melemah 1.83% dan saham-saham sektor aneka industri yang turun 1.64%. Nilai transaksi pada perdagangan kemarin sebesar Rp 3,8 trliun. Dari Wall Street, indeks Dow Jones mengalami rebound tipis 0.01% setelah mengalami tekanan jual cukup hebat selama 6 minggu berturutan. Harga minyak mentah dunia kembali terkoreksi dan berada pada level US$ 97.3 per barel. Harga emas dunia kembali terkoreksi dan berada pada level US$ 1,515.6 per troy ounce. IHSG pada perdagangan hari ini berpeluang rebound akibat sentimen positif dari Dow Jones dan indeks regional yang dibuka menguat pagi ini. Indeks Nikkei dibuka menguat tipis 0.29%, indeks Kospi juga dibuka menguat 0.34%.

@aditya30k